Kabaristimewa.id, Malang – Perseteruan antara mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau yang akrab dipanggil Kiai Imim (Yai Mim), dengan tetangganya Sahara-Sofwan masih menjadi sorotan warga. Sengketa yang terjadi di Perumahan Joyogrand, Kota Malang, itu diduga berawal dari masalah kepemilikan tanah. Lurah Merjosari, Moh Saiful Arif, membenarkan bahwa lahan tersebut menjadi salah satu pemicu konflik yang meluas hingga media sosial.
“Seperti yang ada di media sosial itu, mas, terkait persoalan tanah juga,” ungkap Arif, Rabu (1/10/2025). Lahan yang dipermasalahkan kini sudah difungsikan sebagai jalan umum di depan rumah kedua pihak.
Kiai Imim mengklaim jalan tersebut merupakan bagian dari tanah pribadinya yang telah diwakafkan sejak 2007. Kala itu, pengembang perumahan disebut meminta sebagian lahan untuk fasilitas umum berupa jalan. Karena status wakaf, ia merasa keberatan bila Sahara kerap memarkir kendaraan di area tersebut.
Sebaliknya, Sahara membantah pernyataan itu. Ia menegaskan bahwa jalan tersebut bukan tanah pribadi Kiai Imim, melainkan jalan umum yang dapat digunakan oleh semua warga perumahan. Perbedaan klaim inilah yang membuat konflik semakin berlarut.
Menanggapi kondisi tersebut, pihak Kelurahan Merjosari mengambil langkah tegas. “Untuk masalah tanah ini, kami tidak bisa memutuskan sepihak. Kami akan mendatangkan BPN untuk melakukan verifikasi lapangan dan pengukuran ulang. Kami sudah berkoordinasi dengan mereka,” jelas Arif. Upaya itu diharapkan memberi kepastian hukum status lahan yang disengketakan.
Sebelumnya, mediasi formal sudah dijadwalkan pihak kelurahan bersama kecamatan pada Senin (29/9/2025). Namun, pertemuan itu gagal terlaksana karena Imam Muslimin berhalangan hadir. “Awalnya kami berharap kedua belah pihak bisa hadir untuk mencari solusi. Namun, Pak Imam Muslimin sedang berada di Jakarta untuk acara podcast, sehingga tidak bisa hadir,” lanjut Arif.
Pemerintah kelurahan memastikan akan menjadwalkan ulang pertemuan tersebut. Tujuannya tidak lain untuk meredam konflik yang meresahkan warga RT 09 RW 09. “Kami akan cari waktu lagi yang paling pas, agar kedua pihak bisa duduk bersama. Harapan kami, masalah ini bisa diselesaikan secara damai dan tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Dengan pelibatan BPN dan rencana mediasi ulang, pemerintah setempat berharap kerukunan warga dapat segera dipulihkan. Sengketa yang bermula dari perbedaan pandangan soal status jalan ini masih menunggu kepastian hukum agar tak semakin memanas di masyarakat.
