Kabaristimewa.id, Tenggarong – Langkah strategis untuk memperkuat struktur birokrasi dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui penyerahan SK PPPK. Penyerahan dilakukan langsung oleh Sekda Kukar, Sunggono, kepada 12 pegawai perwakilan di lingkungan Setda. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi sumber daya manusia.
Sunggono menyampaikan bahwa jumlah pegawai yang terus meningkat menuntut penataan ulang sistem anggaran dan distribusi kerja. Menurutnya, pengelolaan ASN secara bijak akan berdampak langsung terhadap efektivitas kinerja pemerintahan.
Dalam agenda penyerahan tersebut, Sunggono juga menyampaikan kondisi penyebaran COVID-19 di Kukar. Hingga kini, belum ada laporan resmi dari Dinas Kesehatan mengenai kasus positif di wilayah tersebut. “Kita masih dalam potensi, namun tetap harus waspada,” tegasnya.
Pemerintah daerah tetap mengandalkan pengalaman dalam menghadapi pandemi beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Pemerintah juga terus memantau perkembangan di daerah lain sebagai bentuk antisipasi.
Selain isu kesehatan, Sunggono menyebutkan target investasi Pemkab Kukar pada tahun 2025 sebesar Rp15 miliar. Fokus investasi ditujukan pada sektor batu bara dan kawasan industri Marangkayu serta Sangasanga. Lokasi-lokasi ini sudah masuk dalam RTRW Kukar sebagai wilayah prioritas.
Kawasan perumahan Petinggi pun dipersiapkan untuk mendukung industri smelter yang akan dikembangkan. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat menarik investor baru. “Lahan di kawasan perumahan Petinggi juga kami tawarkan sebagai lokasi investasi,” ungkapnya.
Melalui penguatan birokrasi dan perencanaan ekonomi yang matang, Kukar optimis mampu menciptakan iklim usaha yang sehat. Penyerahan SK PPPK dan kesiapan menghadapi tantangan kesehatan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
