Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), rapat koordinasi serta video conference bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan unsur Forkopimda pada Sabtu (30/8/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kukar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, perwakilan Kodim 0906/Kukar, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kesbangpol, BIN, Satpol PP, Damkar, hingga Dinas Komunikasi dan Protokol. Fokus utama pembahasan adalah antisipasi terhadap aksi massa serta strategi menjaga stabilitas wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan agar Forkopimda di setiap daerah bertanggung jawab dalam menjaga rasa aman masyarakat.
“Peran aparat harus lebih responsif dan proaktif, namun tetap dengan cara-cara yang menenangkan publik,” tegas Tito. Ia juga meminta seluruh pihak untuk menghindari pernyataan provokatif dan menunda kegiatan seremonial yang bisa memicu isu negatif.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengungkapkan adanya rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di DPRD Kukar pada 1 September 2025.
“Kami harapkan Polres, Kodim, dan Satpol PP bisa bersinergi. Tokoh-tokoh sentral juga perlu turun langsung memberi penanganan di lapangan,” ujarnya.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar menyampaikan bahwa komunikasi telah dijalin dengan DPRD Kukar untuk mengantisipasi situasi saat aksi berlangsung.
“Kami berupaya agar pengamanan dilakukan secara humanis dengan satu komando,” ucapnya.
Usulan penempatan personel polwan di barisan depan disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kukar, Tengku Firdaus, sebagai salah satu langkah meredam potensi gesekan. Selain itu, Gaswil BIN Kukar Arganta juga mengingatkan tentang potensi adanya penyusup yang dapat memprovokasi aksi.
Dari Kesbangpol, Rinda Destianti menyebut isu pendidikan menjadi salah satu yang mungkin diangkat massa. Ia menilai, permasalahan pendidikan di Kukar tidak lepas dari dinamika kebijakan nasional.
Sebagai penutup, Forkopimda Kukar menggelar diskusi internal guna memfinalisasi strategi pengamanan. Koordinasi dan kolaborasi lintas instansi ditekankan sebagai kunci menjaga kondusivitas daerah menjelang aksi yang direncanakan
