Kabaristimewa.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025). “Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Ini kita hentikan,” ujar Prabowo.
Kepala negara mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum yang berhasil menyita enam smelter perusahaan swasta yang terlibat dalam tambang ilegal tersebut. Nilai total aset yang berhasil diamankan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. “Di tempat smelter itu kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya mendekati Rp6–7 triliun,” tambahnya.
Menurut Prabowo, tindakan penyitaan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal dan penyelundupan. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Kita sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelamatan aset negara tersebut. Ia meyakini langkah sinergi ini dapat menyelamatkan ratusan triliun rupiah kekayaan negara lainnya. “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, panglima TNI, angkatan laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” katanya.
Dalam kunjungannya, Prabowo turut menyaksikan penyerahan enam smelter hasil sitaan kepada PT Timah Tbk. Aset diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, kemudian diteruskan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani dan akhirnya kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro.
Enam smelter yang diserahkan tersebut adalah PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, PT Menara Cipta Mulia, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Refind Bangka Tin. Selain smelter, terdapat pula aset lain seperti alat berat, peralatan tambang, logam timah, tanah, serta gedung mess dengan nilai total lebih dari Rp1,45 triliun.
PT Timah Tbk akan mengelola seluruh aset sitaan ini untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Prabowo berharap langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk menertibkan tata kelola sumber daya alam dan menutup ruang praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Dengan tindakan tegas ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi kekayaan negara dan memastikan hasil bumi digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
