Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menghadapi pekerjaan besar dalam membenahi infrastruktur jalan di wilayahnya. Dengan luas daerah mencapai sekitar 27 ribu kilometer persegi, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh persoalan jalan diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengungkapkan besarnya kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan anggaran pembangunan yang tersedia setiap tahun. Jika pemerintah hanya mengalokasikan Rp1 triliun hingga Rp2 triliun untuk pembangunan jalan per tahun, penyelesaian seluruh pekerjaan diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua dekade.
“Kalau dihitung secara keseluruhan, kebutuhan anggaran jalan di Kukar mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan alokasi Rp1 triliun sampai Rp2 triliun setiap tahun, penyelesaiannya bisa memerlukan waktu sekitar 20 tahun,” ujarnya.
Menurut Rendi, tantangan pembangunan infrastruktur di Kukar bukan hanya menyangkut panjang dan jumlah ruas jalan yang harus ditangani. Pemerintah juga harus memperhitungkan kebutuhan pemeliharaan karena jalan yang sudah diperbaiki tetap berpotensi mengalami kerusakan setelah beberapa tahun digunakan.
Artinya, pekerjaan pembangunan jalan akan terus berjalan seiring kebutuhan perbaikan infrastruktur yang sudah ada. Kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah luas dan tersebar juga membuat penanganan jalan membutuhkan perencanaan serta pembiayaan berkelanjutan.
Penanganan tersebut mencakup berbagai jenis akses, mulai dari jalan kabupaten, jalan lingkungan hingga ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar tetap menetapkan sejumlah ruas sebagai prioritas pembangunan. Salah satunya adalah jalur penghubung Anggana-Muara Badak yang ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027.
Rendi mengatakan, pembangunan ruas tersebut masih membutuhkan penyelesaian sehingga pemerintah daerah berharap pekerjaan dapat dilanjutkan hingga tuntas sesuai target.
“Jalan penghubung Anggana-Muara Badak memang masih belum selesai. Kami berharap seluruh pekerjaannya bisa dituntaskan pada 2027,” katanya.
Selain jalur penghubung antarwilayah, pemerintah daerah juga berupaya memperbaiki konektivitas antardesa dan kelurahan. Salah satu langkah yang disiapkan melalui Program Dedikasi ke-15 Kukar Idaman Terbaik, yakni penyediaan anggaran Rp100 miliar untuk Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas kawasan perdesaan. Dengan konektivitas yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin mudah menjangkau pusat perdagangan, kegiatan ekonomi maupun fasilitas pelayanan publik.
Namun, upaya mempercepat pembangunan jalan tersebut harus berhadapan dengan perubahan kemampuan keuangan daerah. Rendi mengungkapkan, APBD Kukar yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun kini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.
Penurunan kapasitas fiskal itu membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar tidak memungkinkan seluruhnya dibiayai hanya dengan mengandalkan anggaran daerah.
Karena itu, Pemkab Kukar perlu memperluas sumber pembiayaan melalui dukungan pemerintah pusat. Beberapa skema yang dapat dioptimalkan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber pendanaan lainnya.
Rendi juga menyoroti ketergantungan daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, penyaluran DBH ke tingkat kabupaten saat ini belum maksimal sehingga pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Selama ini kita cukup bergantung pada DBH. Karena penyalurannya ke daerah belum optimal, sumber pendanaan lain seperti DAU, DAK dan skema lainnya perlu kita maksimalkan,” pungkasnya.
Pemkab Kukar berharap kombinasi anggaran daerah dan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penanganan infrastruktur secara bertahap. Dengan demikian, target penyelesaian jalan Anggana-Muara Badak pada 2027 dapat tercapai, sementara pembangunan ruas lainnya tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa








