Kabaristimewa.id, Tenggarong – Menjaga jalan, jembatan, dan fasilitas publik tetap berfungsi menjadi pekerjaan yang tidak kalah berat dibandingkan membangun infrastruktur baru. Di Kutai Kartanegara (Kukar), kebutuhan pemeliharaan tersebut kini berhadapan dengan kemampuan keuangan daerah yang terus menyusut.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan pemerintah daerah harus menghadapi perubahan kapasitas fiskal yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. APBD yang sebelumnya sempat menyentuh Rp14 triliun kini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun pada 2027.
Penurunan tersebut membuat pemerintah harus menata ulang prioritas belanja. Terlebih, Kukar memiliki wilayah yang luas dengan jaringan infrastruktur tersebar di berbagai kecamatan. Sejumlah fasilitas yang telah dibangun tetap membutuhkan perawatan agar tidak mengalami kerusakan lebih parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian adalah penanganan titik-titik longsor. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, anggaran yang diperlukan untuk menangani sejumlah lokasi tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar. Jika tidak segera ditangani, kerusakan berpotensi meluas hingga menyebabkan badan jalan terputus.
“Hasil perhitungan kami, penanganan titik longsor di Kukar saja membutuhkan lebih dari Rp100 miliar. Kalau dibiarkan, jalan-jalan yang ada bisa patah,” jelas Aulia, Jumat (6/11/2026).
Persoalan pemeliharaan ini, menurut Aulia, kerap tidak terlihat sebagai hasil pembangunan oleh masyarakat. Berbeda dengan pembangunan jalan baru atau gedung yang hasilnya langsung dapat dinikmati, penanganan longsor lebih banyak bertujuan mempertahankan infrastruktur yang sudah tersedia.
Padahal, pekerjaan tersebut membutuhkan biaya besar, terutama ketika kerusakan terjadi di sejumlah titik sekaligus. Pemerintah pun harus memastikan infrastruktur yang telah dibangun tidak terbengkalai hanya karena keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan.
Di sisi lain, kemampuan belanja daerah juga tidak sepenuhnya dapat diarahkan ke pembangunan fisik. Ada kebutuhan rutin pemerintahan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk pembiayaan aparatur sipil negara (ASN) dan operasional organisasi perangkat daerah.
Aulia menyebut Pemkab Kukar saat ini mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu ASN, baik berstatus PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain gaji pegawai, pemerintah juga menanggung kebutuhan operasional seperti listrik, air, perjalanan dinas, serta makan dan minum.
Besarnya kebutuhan rutin tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun komposisi APBD. Pemerintah harus menjaga agar roda organisasi tetap berjalan, sekaligus menyediakan ruang anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan.
Gambaran perubahan kapasitas keuangan Kukar terlihat dari perkembangan APBD dalam empat tahun terakhir. Pada 2023, anggaran daerah berada di kisaran Rp11 triliun. Jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar Rp14 triliun pada 2024, sebelum berada di angka Rp12,5 triliun pada 2025.
Memasuki 2026, APBD Kukar turun menjadi Rp7,9 triliun. Sementara untuk 2027, proyeksi sementara pemerintah berada pada rentang Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
“Ketika kami mulai menjabat, kondisi APBD ternyata mengalami penurunan. Dari Rp7,9 triliun pada tahun ini, tahun depan diperkirakan hanya Rp5,9 triliun sampai Rp6,1 triliun. Perubahan pendapatan ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan belanja daerah,” kata Aulia.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Kukar telah melakukan penghematan pada sejumlah komponen belanja. Salah satu yang mengalami penyesuaian cukup besar adalah biaya operasional pemerintahan atau operational cost.
Jika pada periode 2023 hingga 2025 anggaran operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun, pada 2026 jumlahnya berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar. Dengan demikian, pemerintah melakukan pengurangan belanja sekitar Rp700 miliar.
Aulia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, atas upaya rasionalisasi tersebut. Menurutnya, efisiensi diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas.
Meski penghematan telah dilakukan, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan. Luasnya jaringan jalan serta banyaknya bangunan milik pemerintah membuat kebutuhan perawatan tidak dapat dihilangkan begitu saja dari perencanaan anggaran.
Karena itu, Aulia menegaskan bahwa strategi keuangan daerah ke depan perlu berfokus pada dua hal, yakni meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan belanja. Setiap alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan agar keterbatasan fiskal tidak semakin membebani pelaksanaan program pemerintah.
“Kondisi sekarang menuntut kita mencari sebanyak mungkin sumber pendapatan dan menggunakan anggaran yang tersedia seoptimal mungkin,” ujarnya.
Persoalan kapasitas fiskal tersebut juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Aulia menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah berada di kisaran 64 persen. Sementara persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan hasil riset yang disampaikan pemerintah masih berada di atas 80 persen, bahkan mendekati 90 persen.
Perbedaan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Kukar untuk memahami aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Pemerintah ingin mengetahui faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat, bukan sekadar mencari pihak yang dianggap bertanggung jawab atas belum optimalnya tingkat kepuasan tersebut.
Aulia mengatakan hasil riset itu perlu dikaji lebih mendalam agar pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami mencoba mengkaji apa yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya puas terhadap pelayanan pemerintah daerah. Tujuannya bukan mencari siapa yang benar atau salah, tetapi memahami persoalan yang mendasari penilaian tersebut,” tutupnya.
Dengan proyeksi APBD yang semakin terbatas, Pemkab Kukar kini dihadapkan pada kebutuhan menyeimbangkan belanja rutin, peningkatan pelayanan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur. Tantangannya bukan hanya menentukan proyek yang dapat dikerjakan, tetapi juga memastikan fasilitas yang telah dibangun tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
