Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pembangunan proyek sodetan yang menghubungkan wilayah Kelurahan Loa Janan Ilir, Samarinda, dengan Desa Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tetap dilanjutkan. Namun, aliran sodetan belum akan difungsikan sebelum normalisasi Sungai Loa Janan Ulu dilakukan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) serta Balai Wilayah Sungai (BWS) di Kantor Camat Loa Janan, Sabtu (3/10/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Pemerintah menyepakati dua langkah penanganan, yakni skema jangka pendek serta jangka menengah dan panjang.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, untuk tahap awal akan dipasang pintu air sebagai pengendali debit dari sodetan. Pintu tersebut tidak akan dibuka selama Sungai Loa Janan Ulu belum dinormalisasi dan belum dinilai mampu menerima tambahan aliran.
“Jadi dua kategori, yang pertama itu yang pendek, yang kedua menengah dan panjang. Yang tidak akan dilakukan secara parsial,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan pembangunan fisik sodetan tetap dapat dilanjutkan. Namun, fungsi pengaliran air akan ditunda hingga kondisi sungai di bagian hilir dinyatakan siap.
“Kegiatan tetap jalan, tapi fungsinya tidak akan dilakukan sampai kegiatan di sana normal,” ujarnya.
Menurut Andi, kesepakatan tersebut menjadi solusi untuk menjaga pembangunan penanganan banjir di Samarinda tetap berjalan, sekaligus mengakomodasi kekhawatiran masyarakat Loa Janan Ulu terkait potensi bertambahnya debit air.
Sebelumnya, masyarakat menyampaikan keberatan karena kondisi Sungai Loa Janan Ulu dinilai belum mampu menampung tambahan aliran dari sodetan. Warga meminta agar sodetan tidak difungsikan sebelum sungai dinormalisasi.
Andi menjelaskan, pintu air nantinya menjadi instrumen pengendali debit, khususnya saat terjadi hujan. Jika kondisi sungai belum memungkinkan, pintu akan tetap ditutup dan baru dibuka setelah normalisasi dilakukan.
“Nanti setelah kita lakukan normalisasi baru kita buka,” tegasnya.
Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, pemerintah akan memprioritaskan normalisasi Sungai Loa Janan Ulu. Proses tersebut dinilai lebih kompleks karena selain pekerjaan fisik, terdapat aspek sosial yang perlu diselesaikan, termasuk kemungkinan relokasi maupun pergantian terhadap masyarakat yang terdampak.
Pemprov Kaltim selaku leading sector disebut telah menyatakan kesanggupan dalam penyediaan anggaran fisik. Sementara BWS akan membantu pemerintah dalam menyiapkan aspek teknis penanganan sungai.
“Insya Allah mereka akan mulai membahas sejak hari Senin,” kata Andi.
Di sisi lain, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran warga Desa Loa Janan Ulu. Ia mengatakan persoalan banjir masih terjadi meski dengan kondisi debit air saat ini.
“Yang tadi disampaikan, kami paham kekhawatiran masyarakat adalah dengan debit air yang ada sekarang saja, itu banjir sudah sangat luar biasa,” kata Aulia.
Menurut Aulia, persoalan tersebut harus diselesaikan secara menyeluruh, bukan hanya dengan memperdebatkan pembangunan sodetan. Ia menilai kondisi di bagian hilir harus terlebih dahulu ditangani sebelum tambahan debit dialirkan.
“Kalau kita tambah lagi tanpa kita tangani di hilirnya, maka kekhawatirannya ini akan menambah lebih banyak lagi,” ujarnya.
Aulia memastikan pemerintah akan berupaya menjaga agar tidak terjadi penambahan debit air melalui sodetan sebelum proses normalisasi Sungai Loa Janan Ulu dilakukan.
Ia juga meminta masyarakat ikut mengawal proses normalisasi agar rencana penanganan sungai dapat berjalan. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan banjir secara bersama-sama.
“Percuma kami menyediakan anggaran. Percuma dari Kota Samarinda menyediakan anggaran untuk melakukan normalisasi kalau Bapak-Ibu sekalian lepas ini, lepas sodetan ini, muncul lagi spanduk di sana. Kami menolak normalisasi,” ujarnya.
Aulia mengajak masyarakat dan pemerintah untuk menyatukan persepsi serta mengedepankan kepentingan bersama dalam mencari solusi atas persoalan banjir yang terjadi di kawasan tersebut.
“Kita duduk bersama, kita sama-sama satukan persepsi. Kita ingin selamatkan tempat kita dari banjir ini,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
