Kabaristimewa.id, Tenggarong – Langkah strategis pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperbaiki sistem koperasi dimulai dari diskusi lintas OPD yang dipimpin langsung oleh Bupati Edi Damansyah pada 10 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, Edi mengkritisi lemahnya tata kelola koperasi, khususnya dalam perencanaan dan pelaporan. “Koperasi bukan proyek, ini entitas sosial ekonomi. Harus profesional, harus transparan,” ujarnya tegas.
Ia menyampaikan keprihatinannya karena selama ini tidak ada capaian koperasi yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak pengurus koperasi, menurutnya, tidak memahami peran strategis koperasi. Edi menegaskan bahwa koperasi harus menjadi solusi ekonomi, bukan pelengkap kebijakan.
Diskusi itu juga melibatkan berbagai OPD seperti DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, BPKAD, serta camat se-Kukar. Dari forum ini muncul konsensus pentingnya supervisi berlapis dan kerja sama antarinstansi. Reformasi tata kelola koperasi kini dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan ekonomi di daerah.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemetaan kelembagaan koperasi berdasarkan kapasitas SDM dan potensi pengembangannya. “Kita akan mapping dulu, koperasi mana yang memang layak dibina dan dikembangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Ida Bagus, menyatakan bahwa pendekatan pendampingan akan disesuaikan dengan kondisi koperasi. “Kita tidak bisa lagi pakai pendekatan umum. Harus tailor-made sesuai kondisi masing-masing koperasi,” katanya.
Reformasi koperasi ini diharapkan dapat mentransformasikan lembaga koperasi menjadi institusi yang tidak hanya mengelola simpan pinjam, tetapi juga menampung aspirasi rakyat dalam sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah Kukar kini tengah menyiapkan peta jalan kelembagaan koperasi menuju arah baru.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
