Kabaristimewa.id, Tenggarong – Strategi baru diluncurkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. Rapat koordinasi dilakukan di Sekretariat Daerah Kukar bersama instansi teknis.
Menurut Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Destianti, satgas ini dibentuk sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Kemenko Polhukam dan Kemendagri. Rinda menyebut, “Keberadaan ormas yang tidak sejalan dengan norma hukum berisiko mengganggu rasa aman warga.”
Selain masyarakat, pelaku usaha juga terdampak karena kondisi tidak kondusif dapat menurunkan minat investasi. Karena itu, satgas diharapkan mampu mengatasi persoalan ini secara sistematis.
Rinda menambahkan, Forkopimda akan menjadi unsur pengarah dan satgas dibagi dalam empat bidang utama: pencegahan, komunikasi publik, intelijen, dan rehabilitasi. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan mengedepankan mitigasi sosial.
Ormas yang belum terdaftar juga akan diberi perhatian, dengan sosialisasi dan imbauan yang akan digelar. “Kami akan mengundang seluruh ormas yang terdaftar maupun belum terdaftar,” jelasnya.
Meskipun belum ada pemetaan wilayah rawan di 20 kecamatan, langkah mitigasi akan menjadi prioritas sebelum tindakan administratif atau hukum diambil. Kukar sendiri memiliki 131 ormas, dua di antaranya belum berbadan hukum.
“Untuk ormas berbadan hukum, tindakan administratif seperti pencabutan izin bisa dilakukan,” ujar Rinda. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan diserahkan ke aparat.
Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kukar.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
