Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan melalui pengusulan pembangunan Sekolah Rakyat di tiga titik lokasi. Langkah ini ditujukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin agar memiliki akses pendidikan yang lebih layak dan manusiawi. Lokasi yang diajukan berada di dua desa di Kecamatan Loa Kulu dan Muara Badak.
Usulan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, telah dikirim melalui Dinas Sosial Kukar dan kini tengah dalam tahap verifikasi oleh tim lintas kementerian. “Kami melihat Sekolah Rakyat bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi sebagai ruang pembinaan karakter untuk anak-anak yang selama ini termarjinalkan dari sistem pendidikan formal,” ujar Sunggono pada Selasa (22/4/2025).
Sunggono menambahkan bahwa Pemkab Kukar tidak hanya mengusulkan lokasi, tetapi juga telah mempersiapkan infrastruktur dan data calon peserta didik sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesiapan tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan investasi sosial jangka panjang yang bertujuan mencetak generasi muda yang tangguh dan memiliki masa depan. “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu juga memiliki ruang dan peluang untuk menggapai masa depan,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari agenda strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih. Program ini dirancang dengan konsep pendidikan berasrama yang menyeluruh, mulai dari pendidikan akademis, pembentukan karakter, hingga pelatihan keterampilan hidup.
Verifikasi awal yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, serta sejumlah lembaga terkait lainnya menunjukkan bahwa Kukar adalah salah satu daerah yang paling siap untuk mengimplementasikan program ini. Penggunaan DTSEN sebagai dasar pemilihan peserta didik juga dinilai mampu memastikan sasaran program benar-benar tepat.
Seluruh biaya operasional, pengadaan tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Ini menjadi bukti nyata dukungan penuh pemerintah pusat terhadap keberlanjutan pendidikan inklusif di Indonesia.
Sunggono menutup pernyataannya dengan harapan besar agar Kukar dapat menjadi contoh dan pelopor dalam menciptakan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. “Kami tidak ingin ada anak-anak yang tertinggal karena alasan ekonomi. Dengan Sekolah Rakyat, kami ingin membuka pintu harapan baru,” pungkasnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
