Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pertambangan hingga melampaui Rp800 miliar pada 2027. Target tersebut didorong oleh upaya pembenahan pendataan, sinkronisasi administrasi, serta penyesuaian pencatatan pajak berdasarkan lokasi aktivitas operasional perusahaan.
Langkah ini dibahas dalam pertemuan sinkronisasi dan rekonsiliasi pajak daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan ada sejumlah potensi penerimaan pajak yang perlu ditelusuri kembali agar benar-benar tercatat sebagai pendapatan daerah. Pembahasan tersebut mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), hingga Pajak Air Permukaan.
Menurut Aulia, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur. Padahal, jika melihat data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar justru memperoleh bagian lebih besar.
Ia menyebut penerimaan PBBKB Kutai Timur berada di kisaran Rp1 triliun, sementara Kukar hanya sekitar Rp500 miliar. Perbedaan tersebut dinilai perlu dicermati mengingat aktivitas pertambangan di Kukar juga membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar untuk mendukung operasional kendaraan dan alat berat.
“Melihat kondisi tersebut, semestinya penerimaan PBBKB Kukar bisa lebih tinggi dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” ujar Aulia.
Bupati menegaskan, target penerimaan di atas Rp800 miliar pada 2027 bukan angka yang ditetapkan tanpa dasar. Perhitungan tersebut mengacu pada data dan fakta aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah Kukar.
“Target itu bukan sekadar perkiraan, tetapi berdasarkan data serta kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Dari penelusuran awal, persoalan yang ditemukan ternyata tidak selalu berkaitan dengan perusahaan yang menghindari kewajiban pajak. Ada kemungkinan perusahaan telah melakukan pembayaran, tetapi penerimaan tersebut justru tercatat di daerah lain karena mekanisme administrasi dan lokasi transaksi.
Salah satu persoalan yang sedang dikaji berkaitan dengan sistem pencatatan PBBKB. Selama ini, pembayaran pajak dapat mengikuti domisili kendaraan maupun lokasi transaksi pembelian bahan bakar.
Akibatnya, kendaraan dan alat berat yang sehari-hari bekerja di wilayah Kukar berpotensi menyumbang penerimaan pajak untuk daerah lain. Hal ini dapat terjadi karena pembelian bahan bakar serta penerbitan faktur dilakukan di lokasi kantor pusat perusahaan, seperti Samarinda atau Balikpapan.
Aulia menilai, pencatatan penerimaan pajak seharusnya turut mempertimbangkan wilayah tempat kendaraan dan alat berat tersebut menjalankan aktivitasnya.
“Secara operasional, kendaraan dan alat berat itu bekerja di Kutai Kartanegara. Karena itu, kami berharap PBBKB-nya juga dapat tercatat sebagai penerimaan Kukar sesuai lokasi kegiatannya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan bahan bakar sebagai salah satu indikator untuk melihat potensi penerimaan pajak yang sebenarnya. Sebab, konsumsi bahan bakar kendaraan dan alat berat terjadi ketika keduanya beroperasi, bukan saat tidak digunakan.
Karena itu, Pemkab Kukar ingin memastikan sistem pencatatan pajak dapat menggambarkan aktivitas kendaraan secara lebih tepat. Dengan begitu, penerimaan daerah tidak hanya bergantung pada lokasi transaksi pembelian bahan bakar.
“Penggunaan bahan bakar terjadi saat kendaraan beroperasi. Hal ini yang sedang kami cermati agar pembayaran pajaknya sesuai dengan aktivitas sebenarnya,” ungkap Aulia.
Selain membenahi mekanisme pencatatan, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan untuk menelusuri potensi kekurangan pembayaran pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, pemeriksaan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan apakah terdapat kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi.
Dalam upaya tersebut, Pemkab Kukar melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk mendukung proses penertiban serta pengawasan kepatuhan perusahaan. Aulia menegaskan, seluruh pelaku usaha wajib menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi aturan, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
“Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tentu akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Penanganan persoalan ini nantinya dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, serta kepolisian. Masing-masing instansi akan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Kukar berharap potensi pajak dari aktivitas pertambangan dapat terdata dan masuk ke kas daerah sebagaimana mestinya. Pemerintah juga ingin memastikan kontribusi sektor usaha yang beroperasi di Kukar sebanding dengan penerimaan yang diperoleh daerah.
Aulia berharap pembenahan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat melalui penerimaan pajak yang sesuai dengan aktivitas ekonomi di wilayah Kukar.
“Dengan pencatatan yang tepat, pemerintah daerah dan masyarakat bisa memperoleh manfaat dari penerimaan pajak sesuai kondisi sebenarnya serta ketentuan perpajakan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa








