Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pembangunan jalan dan jembatan berskala besar di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai diupayakan memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Langkah tersebut ditempuh agar kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya membebani APBD, sementara pemerintah kabupaten masih harus membiayai 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah telah berupaya mengusulkan sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur kepada kementerian terkait.
“Seperti akses jembatan dan jalan, itu kan semuanya besar-besar. Kalau kita menggunakan APBD, bisa habis lagi uang kita,” kata Sunggono di Tenggarong, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur membuat pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan. Dukungan anggaran pemerintah pusat diharapkan dapat menjaga ruang fiskal daerah untuk membiayai program prioritas lainnya.
Strategi tersebut ditempuh di tengah evaluasi pelaksanaan 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik sepanjang 2026.
Sunggono menyebut hampir seluruh program telah direalisasikan. Meski demikian, sejumlah kendala masih memengaruhi pelaksanaan dan pencapaian target.
“Kalau terealisasi, InsyaAllah hampir semuanya. Tapi memang belum maksimal dan macam-macam masalahnya,” ujarnya.
Pemkab Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian program dengan prioritas penganggaran, besaran alokasi dana, tahapan pelaksanaan, serta realisasi pembiayaan.
Penyusunan dan pelaksanaan anggaran juga harus mempertimbangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta ketentuan belanja wajib atau mandatory spending.
Di antara program yang mendapat perhatian adalah bantuan Rp150 juta per RT dan beasiswa pendidikan. Pemerintah daerah mengevaluasi besaran, pemanfaatan, serta realisasi kedua program yang menurut Sunggono memiliki jangkauan manfaat luas bagi masyarakat.
Bantuan per RT merupakan bagian dari Program RT Ku-Terbaik, sedangkan beasiswa pendidikan masuk dalam Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa.
Sunggono mengatakan penyelesaian program yang belum terealisasi maupun yang masih memerlukan penyempurnaan akan dilanjutkan hingga 2027.
Sementara itu, dukungan pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan melalui kementerian terkait masih menjadi bagian dari upaya pemerintah kabupaten mencari alternatif pendanaan di luar APBD. (adv)








