Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menghadapi tantangan besar dalam memperluas pelayanan air bersih. Dengan cakupan layanan yang baru mencapai sekitar 60 persen, pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi agar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, dapat terpenuhi.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyebut persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Selain keterbatasan jangkauan layanan, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) juga masih tinggi, yakni mencapai 48 persen.
Aulia menegaskan, perluasan akses air bersih menjadi perhatian utama pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi merupakan kewajiban pemerintah yang tidak bisa dikesampingkan.
“Cakupan air bersih kita saat ini masih sekitar 60 persen. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, pelayanan air bersih termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena itu, kebutuhan tersebut memiliki kedudukan lebih mendasar dibandingkan program dedikasi lainnya.
Aulia menyebut, Pemkab Kukar akan mengembangkan tiga pendekatan untuk memperluas layanan, yakni melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat.
Strategi tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah luas dan karakteristik sumber air berbeda-beda. Sebab, pembangunan jaringan perpipaan PDAM belum memungkinkan menjangkau seluruh kawasan.
Untuk daerah yang belum terlayani jaringan PDAM, pemerintah mengandalkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program ini memungkinkan warga terlibat langsung dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi sesuai kebutuhan di wilayahnya.
Aulia menilai, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan badan usaha milik daerah menjadi kunci dalam memperluas akses air bersih.
Menurutnya, masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara merata.
“Sinergi pemerintah, masyarakat, dan PDAM sangat strategis untuk memperluas ketersediaan air bersih bagi warga,” katanya.
Meski demikian, upaya tersebut tidak lepas dari persoalan sumber air baku. Sejumlah kawasan di Kukar memiliki keterbatasan sumber air tawar sehingga membutuhkan metode pengolahan khusus.
Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan tersebut adalah Desa Sepatin. Selama ini, kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan tersebut masih dipenuhi dengan mengangkut air dari Anggana.
Aulia mengatakan, pemerintah berencana menyediakan sistem pengolahan air tersendiri agar masyarakat Sepatin tidak terus bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
“Sepatin akan kita upayakan memiliki pengolahan air sendiri. Selama fasilitas tersebut belum tersedia, kebutuhan air masih dipasok dari Anggana,” jelasnya.
Selain pembangunan fasilitas pengolahan, PDAM Kukar juga tengah mengembangkan alternatif teknologi untuk mengatasi keterbatasan sumber air baku.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjajaki pengolahan air dengan teknologi membran melalui kerja sama bersama perusahaan di Tenggarong.
Teknologi tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif untuk wilayah yang sulit memperoleh air tawar, termasuk kawasan dengan sumber air yang memiliki kadar garam tinggi.
Jika pengembangan teknologi ini berhasil, Pemkab Kukar membuka peluang penerapannya di daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
Aulia mengakui, penggunaan teknologi pengolahan khusus berpotensi membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan sistem konvensional. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghalangi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Biaya pengolahannya mungkin lebih tinggi. Tetapi karena air bersih merupakan kebutuhan dasar, pemerintah tetap berkewajiban mengupayakan pemenuhannya,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap cakupan pelayanan air bersih dapat terus diperluas, sehingga masyarakat di perkotaan maupun pelosok memperoleh akses yang lebih layak. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
