Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyiapkan penguatan pelayanan sosial di tingkat desa dan kelurahan melalui seleksi kompetensi calon petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Sebanyak 711 calon petugas dari 237 Puskesos dipersiapkan untuk mendukung pelayanan masyarakat pada 2027.
Dinas Sosial (Dinsos) Kukar akan melakukan assessment atau uji kompetensi terhadap calon petugas yang diusulkan pemerintah desa dan kelurahan. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum petugas ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan (SK).
Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa pengujian tersebut diperlukan agar petugas yang nantinya menjalankan pelayanan sosial memahami tugas dan tanggung jawabnya.
“Untuk tahun depan, sesuai dengan Perdirjen Dayasos, kami harus melakukan uji kompetensi. Kalau sudah, kami buatkan berita acara. Dasar berita acara itu kemudian kami melakukan SK, sehingga ketika mereka bekerja, mereka sudah memahami,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Puskesos memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan layanan kesejahteraan sosial. Selain membantu penanganan berbagai persoalan sosial, petugas juga berperan dalam pemutakhiran data kesejahteraan warga agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Setiap Puskesos akan diisi tiga petugas dengan pembagian fungsi sebagai front office, back office, dan operator. Dengan jumlah 237 Puskesos yang menjadi lokus program, kebutuhan petugas secara keseluruhan mencapai 711 orang.
Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas Puskesos turut membantu proses pengusulan perubahan data desil masyarakat berdasarkan 39 kriteria yang digunakan dalam pemutakhiran data kesejahteraan.
Rinda menjelaskan, penetapan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, pembaruan data dapat diusulkan melalui sistem yang digunakan pemerintah untuk kemudian diproses lebih lanjut.
“Desil itu kan yang menetapkan BPS, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 11 itu kita bisa meng-update data desil berdasarkan 39 kriteria,” jelasnya.
Ia menyebutkan, usulan pembaruan tersebut disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Data yang masuk selanjutnya menjadi bagian dari proses verifikasi dan pemutakhiran, termasuk pengecekan langsung ke lapangan atau ground check.
Proses tersebut diperlukan agar data yang digunakan dalam penyaluran program sosial semakin sesuai dengan keadaan masyarakat. Data yang telah diperbarui juga akan melalui peninjauan berkala sebelum menjadi bagian dari penetapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk meningkatkan kemampuan calon petugas, Dinsos Kukar turut merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pada 2027. Namun, agenda tersebut masih mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pelatihan secara daring melalui Zoom menjadi salah satu alternatif yang disiapkan apabila pelaksanaan secara langsung belum memungkinkan.
Selain kompetensi, kedisiplinan dalam menjalankan tugas juga menjadi perhatian Dinsos Kukar. Rinda menyampaikan bahwa petugas selama ini menerima honor sebesar Rp500 ribu per bulan, dengan pencairan yang bergantung pada pelaksanaan pekerjaan dan laporan yang disampaikan.
“Kalau mereka tidak mengerjakan apa-apa, tidak laporan, ya tidak kita keluarkan honornya,” tegasnya.
Di luar penguatan Puskesos, Dinsos Kukar tetap menjalankan berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Etam Sejahtera yang ditujukan kepada kelompok rentan, termasuk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
Dinsos juga menyalurkan bantuan terencana dari pemerintah provinsi melalui mekanisme virtual account, serta memberikan bantuan permakanan dan penanganan bagi warga yang terdampak kebakaran.
Sementara itu, program perlindungan sosial terbaru belum dapat disosialisasikan karena masih menunggu regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.
“Memang perlindungan sosial itu belum bisa kita sosialisasi kan karena memang regulasinya belum ada,” pungkas Rinda.
Melalui assessment dan rencana peningkatan kapasitas tersebut, Dinsos Kukar menargetkan petugas Puskesos yang disiapkan untuk 2027 memiliki pemahaman tugas yang memadai. Keberadaan mereka diharapkan dapat memperkuat pelayanan sosial hingga tingkat desa dan kelurahan, sekaligus membantu memastikan pemutakhiran data masyarakat berjalan lebih akurat. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
