Samarinda – Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi sorotan bagi sebagian pihak pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berakhir. Yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah koalisi ini akan berlanjut ke daerah?
Semenjak kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, KIM diyakini akan memegang kendali jatah pemerintahan untuk periode 2024-2029.
Namun, tantangan nyata muncul saat koalisi tersebut memperluas pengaruhnya ke ranah daerah. Pasalnya, kehadiran KIM di tingkat Nasional tak membuat partai politik yang tergabung didalamnya dapat berkonsolidasi di tingkat daerah.
Sejumlah faktor seperti dinamika politik lokal, kepentingan partai, hingga kekuatan calon kepala daerah menjadi pertimbangan utama dalam membentuk koalisi di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
Partai-partai koalisi seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora Indonesia, PSI dan Partai Garuda memang telah menyatakan dukungan mereka terhadap Prabowo-Gibran. Akan tetapi, di level daerah, strategi yang diterapkan dapat berbeda-beda.
Misalnya, di Kalimantan Timur (Kaltim), DPD Partai Golkar Kaltim telah memperlihatkan dukungan yang konsisten terhadap KIM. Hal ini tercermin dari serangkaian langkah yang diambil, termasuk mengajak partai lainnya untuk bergabung dalam koalisi di tingkat lokal.
Beberapa waktu lalu, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Mas’ud membenarkan bahwa ada instruksi dari DPP Golkar supaya pengurus di daerah bisa memprioritaskan KIM dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Partai Golkar diberi mandat untuk menjaga Koalisi Indonesia Maju tetap terjalin, di Kaltim masih sangat cair, akan tetapi saya tidak menampik koalisi ini di kegiatan pilkada,” ungkapnya.
Namun, tidak semua partai yang tergabung dalam KIM bisa seperti Golkar. Contohnya seperti Gerindra. Dimana, Andi Harun selaku Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim menyambut baik rencana koalisi Nasional ke daerah. Akan tetapi, ia masih melihat dinamika politik yang berlangsung.
Partai Gerindra nampaknya memperhitungkan faktor-faktor lokal yang dapat mempengaruhi strategi politiknya. “Kita menyambut baik koalisi itu bisa terwujud sampai di tingkat daerah namun bergantung pada dinamika di daerah,” bebernya, dikutip dari Tribun Kaltim.
“Namun demikian, masih belum ada petunjuk apapun dari DPP tentang model, struktur dan karakter koalisi partai yang digariskan. Kita menunggu arahan dari Ketua Umum Prabowo Subianto,” tambahnya, mengisyaratkan bahwa Gerindra Kaltim masih menunggu keputusan DPP.
