Kabaristimewa.id, Jakarta – Kementerian Perdagangan akhirnya menanggapi kabar dari Amerika Serikat yang menyebut udang beku asal Indonesia terdeteksi mengandung radioaktif Cesium-137. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengambil langkah serius dalam menyikapi informasi tersebut.
Koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) tengah berlangsung. “Kami sudah rapat koordinasi dengan KKP dan Bapeten. KKP dan Bapeten sedang melakukan inspeksi mengenai Cesium-137,” ujar Budi Santoso, Rabu (20/8/2025).
Temuan tersebut berasal dari laporan resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) yang menyebut udang beku Indonesia terkontaminasi zat radioaktif. Produk ini sudah tersebar di sejumlah toko Walmart di berbagai negara bagian seperti Texas, Florida, hingga Pennsylvania.
Paparan Cesium-137, menurut laporan itu, terdeteksi dari kontainer pengiriman di empat pelabuhan besar AS yaitu Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami. Namun, hingga kini pemerintah Indonesia masih menyelidiki kebenaran klaim tersebut.
“Kita terus koordinasi, sehingga ke depannya nanti kita ada evaluasi, supaya produk kita ke Amerika atau ke manapun aman,” lanjut Mendag. Pemerintah disebut tidak ingin gegabah menanggapi sebelum hasil inspeksi selesai dilakukan.
Apabila hasil inspeksi menunjukkan tidak adanya kontaminasi, pemerintah Indonesia akan mengupayakan komunikasi ulang dengan pihak AS. “Kalau misal terbukti tidak, kita akan komunikasi lagi dengan Amerika Serikat,” tambah Mendag Budi.
Ia juga menekankan bahwa standar untuk produk ekspor, khususnya pangan, memang sangat tinggi. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong peningkatan kualitas dan pengawasan sebelum produk dikirim ke luar negeri.
“Standar (ekspor) pangan biasanya sangat tinggi. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik ke depan,” kata Budi Santoso, menekankan pentingnya perbaikan sistem ekspor pangan.
Meskipun kabar ini berpotensi mengganggu ekspor perikanan Indonesia, pemerintah optimis masalah ini bisa segera terselesaikan. Investigasi bersama dengan lembaga terkait menjadi kunci untuk menentukan langkah selanjutnya.
